RTN_KOE – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang bersama jajaran mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur tersebut diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di dalam Lapas dan Rutan berjalan secara profesional, tepat sasaran, serta sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Selain itu, monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah pengawasan untuk memastikan layanan bantuan hukum diberikan tanpa pungutan biaya tambahan kepada penerima bantuan.
Materi kegiatan disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, didampingi dua orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bernadette Benedictus dan Khaedir.
Dalam paparannya, Hasran Sapawi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, termasuk tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan layanan bantuan hukum tetap profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Kepala Rutan Kelas IIB Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan layanan bantuan hukum di Rutan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima layanan.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami berharap penyelenggaraan bantuan hukum di Rutan Kupang semakin optimal, tepat sasaran, dan sesuai standar yang berlaku. Kami berkomitmen untuk mendukung pelayanan yang transparan, akuntabel, serta memastikan hak-hak tahanan dan warga binaan dalam memperoleh bantuan hukum dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh UPT Pemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum di masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, hak tahanan dan warga binaan untuk memperoleh akses terhadap bantuan hukum dapat terpenuhi secara optimal, transparan, dan akuntabel.
