Logo Rutan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur

Sub Pelayanan Tahanan

Pelayanan Hak, Pembinaan Kepribadian, Kemandirian, dan Administrasi Tahanan

Hak & Layanan yang Diberikan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penyediaan makanan bergizi, pakaian, fasilitas tempat tidur, dan kebutuhan kebersihan.

Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan awal, layanan rawat jalan klinik, rujukan, dan konseling.

Kunjungan & Penasihat Hukum

Fasilitasi layanan kunjungan tatap muka maupun virtual secara berkala.

Pembinaan Kepribadian

Penyelenggaraan program pembinaan karakter dan pelatihan kemandirian.

Komunikasi & Pengaduan

Layanan surat, akses telepon terkontrol, dan penyediaan kotak pengaduan.

Bantuan Hukum & Advokasi

Memberikan fasilitas pendampingan serta akses bantuan hukum.

Administrasi Tahanan

Pengelolaan data tahanan (SDP), perpanjangan, remisi, dan pembebasan.

Layanan Rohani (Spiritual)

Fasilitasi peribadatan rutin, penyediaan rumah ibadah, dan bimbingan rohani.

Formasi Unit: Jabatan Fungsional Umum & Pelaksana

Berita Sub Pelayanan Tahanan

“Berbasis Asesmen dan Data, Rutan Kupang Gelar Sidang TPP Bahas Usulan Integrasi dan Remisi Susulan”

01 September 2026
RTN_KOE – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan program integrasi dan remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (01/09/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemenuhan hak WBP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku.

Sidang dihadiri 14 peserta yang terdiri dari Ketua TPP sekaligus Kasubsi Pelayanan Tahanan, Yohanes Abraham Radja bersama Tim Rutan, Daud Hela Laga bersama Tim Kanwil Ditjenpas NTT, serta Yosefina Liu selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kupang. Dalam sidang tersebut dibahas Cuti Bersyarat (CB) sebanyak 5 orang, Pembebasan Bersyarat (PB) 2 orang, Asimilasi 14 orang, dan Remisi Susulan 13 orang.

Untuk mendukung proses penilaian yang objektif, turut dipaparkan hasil asesmen masing-masing WBP yang meliputi Risiko Residivisme Indonesia (RRI), Kriminogenik, dan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN). Hasil asesmen tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan usulan berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.

Ketua Sidang TPP, Yohanes Abraham Radja menyampaikan bahwa Sidang TPP menjadi wadah untuk memastikan setiap usulan hak WBP dibahas secara cermat dan sesuai prosedur. “Kami ingin memastikan setiap usulan diproses secara objektif berdasarkan data, hasil asesmen, serta ketentuan yang berlaku, sehingga hak WBP dapat diberikan secara tepat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Yosefina Liu mengingatkan WBP agar tetap bersabar mengikuti seluruh tahapan proses usulan. Setelah pembahasan dalam Sidang TPP, masih terdapat tahapan lanjutan, termasuk survei terhadap penjamin dan keluarga WBP, sehingga seluruh proses perlu diikuti dengan tertib hingga selesai.

Daud Hela Laga selaku perwakilan Kanwil Ditjenpas NTT menekankan pentingnya WBP menjaga sikap dan perilaku selama menjalani pembinaan. Menurutnya, perilaku WBP menjadi bagian dari penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif wali pemasyarakatan.

Menutup sidang, Yohanes Abraham Radja menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan WBP yang telah mengikuti kegiatan dengan tertib. Ia berharap seluruh WBP tetap menjaga sikap dan perilaku serta mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan. Pelaksanaan Sidang TPP ini menjadi bentuk komitmen Rutan Kelas IIB Kupang dalam memastikan proses pengusulan integrasi dan remisi berjalan objektif, terukur, transparan, dan sesuai ketentuan.

"Rutan Kupang Gelar Penyuluhan Hukum, WBP Dibekali Pemahaman Akses Bantuan Hukum Gratis"

31 August 2026
RTN_KOE –Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang terus berkomitmen memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak atas informasi dan akses bantuan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum yang menghadirkan praktisi dan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman langsung kepada WBP, Sabtu (29/8).

Kegiatan dibuka oleh Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kupang, Ronny Rihimangi, S.H. Dalam pengantarnya, Ronny menekankan pentingnya bagi WBP untuk memahami hak dan kewajibannya dalam menjalani proses hukum maupun masa pembinaan.

Tidak sekadar membuka kegiatan, Ronny juga memandu sesi tanya jawab sehingga WBP dapat menyampaikan berbagai pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung dari para pemateri mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi.

Materi pertama disampaikan oleh Yosua M. S., S.H., CLA dari Lembaga Advokasi Indonesia Kupang. Ia membahas secara mendalam mengenai penanganan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan kasus hukum.

Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui mekanisme dan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh PS. Kasubsibankum Seksi Hukum (Sikum), AIPDA Ricky F. Ndoen, S.H. Ia memberikan pemahaman mengenai proses pendampingan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga perkara memasuki tahap persidangan.

Dalam penyampaiannya, Ricky menekankan pentingnya pendampingan hukum sejak awal proses penanganan perkara. Ia juga mengingatkan WBP untuk memperhatikan penerapan KUHP baru terhadap perkara yang terjadi pada tahun 2026, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat memahami ketentuan yang berlaku terhadap perkaranya.

Sementara itu, Jefri Wabang, S.H., perwakilan Kantor Wilayah Hukum Nusa Tenggara Timur, memberikan penjelasan mengenai alur memperoleh bantuan hukum, persyaratan penerima bantuan hukum, hingga pembiayaan.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Antusiasme WBP semakin terlihat ketika memasuki sesi diskusi. Berbagai pertanyaan disampaikan kepada para pemateri, mulai dari tahapan proses hukum, hak memperoleh pendampingan, hingga mekanisme mendapatkan bantuan hukum. Sesi tersebut dipandu oleh Ronny Rihimangi dan berlangsung secara interaktif.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi WBP untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses hukum yang mereka jalani. Lebih dari sekadar penyampaian materi, penyuluhan tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kupang dalam memastikan bahwa setiap WBP mengetahui dan mampu menggunakan hak hukumnya secara tepat.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Kupang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong WBP agar lebih sadar hukum dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat.

"Tebar 5.000 Bibit Lele, Rutan Kupang Perkuat Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan"

24 August 2026
RTN_KOE — Rutan Kelas IIB Kupang di bawah kepemimpinan Kepala Rutan Kupang, Jumihar B. Sinurat, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, Sabtu (22/08/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penebaran 5.000 ekor bibit ikan lele ke dalam lima kolam pembesaran yang baru dibangun di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Rutan Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Rutan Kupang dalam mengembangkan program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan sarana pembinaan bagi warga binaan, khususnya mereka yang akan mengikuti program asimilasi.

Kegiatan penebaran bibit lele dipimpin langsung oleh Jumihar B. Sinurat, dan didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Jermias Sine, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan (Kasubsi Yantah) Yohanes Radja, jajaran petugas, serta para peserta magang.

Dalam kesempatan tersebut, Jumihar B. Sinurat menyampaikan harapannya agar penebaran 5.000 ekor bibit lele ini dapat berkembang dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

“Mudah-mudahan dengan penebaran 5.000 ekor bibit lele ini, kita dapat menghasilkan produksi yang baik sehingga program ketahanan pangan di Rutan Kupang dapat terus berkembang. Selain menjadi bagian dari program ketahanan pangan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan dan keterampilan bagi warga binaan,” ujar Jumihar.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga serta merawat fasilitas yang telah tersedia di area SAE. Petugas yang bertanggung jawab diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara rutin sehingga sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

“Jangan sampai fasilitas yang sudah kita bangun tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan perawatan yang baik, saya yakin program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Rutan maupun warga binaan,” tambahnya.

Tidak hanya melibatkan jajaran petugas, Jumihar B. Sinurat juga mendorong para peserta magang untuk turut berkontribusi dalam pengembangan program tersebut. Secara khusus, peserta magang yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Perikanan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan.

Jumihar B. Sinurat menyampaikan agar para peserta magang dapat memberikan ide, pengetahuan, serta masukan terkait teknik pemeliharaan ikan lele, mulai dari pengelolaan kolam, pemberian pakan, pengendalian kualitas air, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi.

Program budidaya lele di area SAE Rutan Kupang diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dan mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi media pembelajaran dan pembentukan keterampilan bagi warga binaan. Melalui kegiatan produktif tersebut, warga binaan diharapkan memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas IIB Kupang untuk terus menghadirkan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan warga binaan, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Remisi HUT RI ke-81: 120 Narapidana Rutan Kupang Terima Pengurangan Masa Pidana, Dua Orang Langsung Bebas"

17 August 2026
RTN_KOE — Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-81 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang diwarnai dengan pelaksanaan penyerahan Remisi Umum 17 Agustus kepada narapidana, senin (17/08/2026).

Kepala Rutan Kelas IIB Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat, memimpin secara langsung penyerahan Surat Keputusan (SK) Remisi Umum 17 Agustus kepada dua orang perwakilan narapidana penerima remisi. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti proses pembinaan dengan baik.

Pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, sebanyak 120 narapidana Rutan Kelas IIB Kupang menerima Remisi Umum, yang terdiri atas Remisi Umum Tahun Pertama maupun Remisi Umum Tahun Kedua. Dari jumlah tersebut, dua orang narapidana langsung bebas setelah menerima remisi umum tersebut.

Usai pelaksanaan penyerahan remisi di Rutan Kupang, Kepala Rutan Kupang bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rutan Kupang, Ny. Kasmini Sinurat, menghadiri kegiatan penyerahan Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana Umum secara terpusat yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota DPD RI Perwakilan NTT Abraham Paul Liyanto, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, Wali Kota Kupang Christian Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT Decky Nurmansyah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, jajaran Forkopimda NTT, para kepala UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Kota Kupang, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Kota Kupang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan SK Remisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas NTT, Ratri Handoyo Eko Saputro. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disampaikan langsung oleh Gubernur NTT. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”, bukan sekadar slogan dalam peringatan tahunan, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2026, pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik oleh narapidana dan anak binaan. Di sisi lain, remisi juga menjadi bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada para perwakilan penerima dari narapidana dan anak binaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kota Kupang.

Kepala Rutan Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pembinaan yang humanis serta mendorong seluruh warga binaan untuk mengikuti setiap program pembinaan secara optimal.

“Harapan kami, pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan untuk berubah, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan pemberian remisi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam menghadirkan pembinaan yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.

“Pastikan Hak Layanan Kesehatan Terpenuhi, Kepala Rutan Kupang Tinjau Langsung Kondisi Warga Binaan”

30 July 2026
RTN_KOE – Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap aman dan terkendali, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat bersama Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, dokter, serta tim Klinik Pratama Rutan Kupang melaksanakan pemantauan kesehatan secara langsung di seluruh blok hunian, Kamis (30/07/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Rutan Kupang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh warga binaan sekaligus memastikan kondisi kesehatan penghuni tetap terpantau secara berkala.

Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi setiap blok hunian untuk melihat secara langsung kondisi kesehatan warga binaan, menerima laporan terkait keluhan kesehatan, serta memberikan pemeriksaan awal terhadap warga binaan yang membutuhkan penanganan medis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak warga binaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan maupun penyakit menular sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat guna menjaga kondisi kesehatan penghuni tetap normal dan kondusif.

Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat warga binaan yang memerlukan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya, mereka dibawa ke Klinik Pratama Rutan Kupang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna memastikan diagnosis serta memperoleh terapis yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Pada kesempatan yang sama, Dokter Klinik Pratama Rutan Kupang, dr. Adi Prasetyo, juga berpamitan kepada seluruh warga binaan. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah. Momen tersebut berlangsung penuh kehangatan sebagai bentuk kedekatan antara tenaga kesehatan dan warga binaan selama memberikan pelayanan kesehatan di Rutan Kupang.

Kepala Rutan Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga binaan yang harus dipenuhi secara optimal. Menurutnya, pemantauan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif.

"Kesehatan warga binaan merupakan salah satu prioritas kami. Melalui pemantauan secara berkala, kami dapat memastikan setiap warga binaan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak sekaligus melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan. Dengan demikian, kondisi kesehatan penghuni dapat terus terjaga sehingga proses pembinaan dapat berjalan secara optimal. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Adi Prasetyo atas keberhasilan dalam seleksi pendidikan dokter spesialis. Semoga pendidikan spesialis yang ditempuh dapat berjalan lancar dan menjadi bekal untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi dunia kesehatan," ujarnya.

Rutan Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif.

"Bukan Sekedar Bebas, Sidang TPP Rutan Kupang Bekali WBP Menuju Reintegrasi Sosial"

28 July 2026
RTN_KOE – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Selasa (28/07) di Gereja Paulus Rutan Kupang. Sidang ini merupakan bagian dari proses pengusulan hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Sidang dipimpin Ketua TPP sekaligus Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Yohanes A. Radja, dan dihadiri PIC Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Daud Hela Laga, bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Asty Dewa dan Ela Septory. Turut hadir Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Kupang, Jermias Sine, beserta jajaran pengamanan dan Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Sebanyak 13 WBP mengikuti sidang untuk usulan Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Dalam arahannya, Asty Dewa mengimbau WBP agar bersabar menunggu proses Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan penerbitan Surat Keputusan (SK), serta menjaga komunikasi melalui keluarga guna mendukung kelancaran proses. Sementara itu, Ela Septory menjelaskan bahwa penerima Pembebasan Bersyarat tetap wajib menjalani lapor diri hingga akhir masa pidana serta masa percobaan selama satu tahun sesuai ketentuan.

Daud Hela Laga mengingatkan WBP untuk terus berperilaku baik dan mematuhi tata tertib karena menjadi bagian dari penilaian dalam usulan hak integrasi. Senada dengan itu, Ka. KPR Jermias Sine menegaskan pentingnya disiplin selama mengikuti program pembinaan. Asesor Bidang Keamanan, Yulex Yunus, juga menekankan bahwa hasil asesmen menjadi salah satu pertimbangan objektif dalam pemberian hak bersyarat.

Menutup sidang, Yohanes A. Radja menegaskan bahwa seluruh proses pengusulan hak integrasi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui Sidang TPP ini, Rutan Kelas IIB Kupang terus berkomitmen memberikan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan sehingga hak Warga Binaan dapat diberikan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.